Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan dan peserta pemimlihan umum dari partai politik untuk carol anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD KAbupaten/Kota, serta pemilihan umum dari perseorangan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
Buku ini merupakan himpunan hasil penelitian para mahasiswa/i dari berbagai Universitas Negeri maupun swasta du 11 provinsi di Indonesia yang masing-masing memfokuskan diri di bidang pencegahan, terapi dan rehabilitasi, penegakan hukum dan kelembagaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di adalah undang-undang yang mengatur tentang pengumpulan dan penyimpanan karya cetak dan rekam di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan karya cetak dan rekam yang telah dihasilkan oleh para pencipta dan penerbit di Indonesia agar tetap dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyar…
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di adalah undang-undang yang mengatur tentang pengumpulan dan penyimpanan karya cetak dan rekam di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan karya cetak dan rekam yang telah dihasilkan oleh para pencipta dan penerbit di Indonesia agar tetap dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyar…
Buku Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi Semester 2 Tahun 2009 ini diterbitkan guna memberikan data dan informasi mengenai kinerja dan capaian Layanan Publik di sektor pos dan telekomunikasi selama tahun 2009 bagi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan
warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan republik indonesia melalui permohonan. yang menjadi warga negara indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangs…
Penyususnan buku saku ini dibuat agar pasal dalam UU ITE dapan diinterpretasikan dengan lebih jelas, mudah dimengerti dan mewujudkan kepastian hukum sekaligus memfasilitasi upaya restorative justice yang dikedepankan oleh Polri dan Kejaksaan