Ditapis dengan
Regulation of The Minister of Information of The Republic of Indonesia No. 01…
Regulation of The Minister of Information of The Republic of Indonesia No. 01/Per/Menpen/1984, along with Decision No. 214A/Kep/Menpen/1984, established the legal framework for the SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers - Press Publication Operation Permit) system. This 1984 legislation, rooted in the New Order era, mandated that all press publications obtain government authorization to operat…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 36 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.099 8
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/19…
Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan pada 1988, berfungsi sebagai pedoman utama pembangunan nasional untuk periode 1989-1994. TAP ini menetapkan arah kebijakan pembangunan di berbagai bidang guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 83 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.02
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan…
PP No. 10 Tahun 1995 merupakan perubahan atas PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Pemilu, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Perubahan ini berfokus pada penyesuaian teknis administratif pelaksanaan Pemilu guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 26 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.07
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor…
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1970 adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1969 mengenai Pemilihan Umum anggota lembaga perwakilan rakyat (MPR, DPR, DPRD) serta UU No. 16 Tahun 1969 mengenai susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD. Peraturan ini menetapkan tata cara teknis pemilihan, termasuk penggunaan tanda gambar/benda sebagai surat suara untuk pemilih.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 46 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.07
Peraturan Pemerintah No. 9/1954 Tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemili…
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1954 tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 1953) ditetapkan pada 11 Februari 1954 untuk mengatur teknis pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia. Peraturan ini mencakup tahapan, pembentukan kepanitiaan, hingga penetapan hasil untuk anggota DPR dan Konstituante.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 56 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.07
Jawaban Pertanyaan Pada Rapat Dengar Pendapat Lanjutan Komisi X DPR-RI dengan…
Dokumen ini memuat jawaban atas pertanyaan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Lanjutan antara Komisi X DPR-RI dan Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan yang diselenggarakan pada 28 Juni 1980. Pembahasan mencakup penjelasan mengenai tugas, kegiatan, hasil penelitian, serta peran Badan Litbang Penerangan dalam mendukung kebijakan dan penyelenggaraan penerang…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 58 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 354.598
Laporan Penelitian Sistem Penilaian Hasil Penerangan
Tolak ukur ini diharapkan dapat berlaku untuk berbagai media, namun demikian masih terbuka untuk berbagai media pula, mengingat sifat masing-masing media tidak sama. Di samping itu di harapkan dapat di temukan kreteria-kreteria tertentu, atau konsep-konsep sistem penilaian yang dapat di gunakan.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 57 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.748
Direktorat Radio Laporan Triwulan III Tahun 1980-1981
Laporan Triwulan III tahun Anggaran 1980/1981 tentang Kegiatan dan Hasil yang dicapai, Masalah/Hambatan yang dihadapi Direktorat Radio, untuk diketahui dan digunakan seperlunya.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 74 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 384.54
Usaha Meratakan Liputan Bahan Siaran TVRI Stasiun Balikpapan Bagi Pelaksanaan…
Merupakan rangkuman kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program siaran dengan program liputan (coverage) secara siaran TVRI Stasiun Balikpapn.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 26 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 384.55
Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah landasan hukum pertambangan Indonesia era Orde Baru yang mengatur penguasaan bahan galian oleh negara untuk kemakmuran rakyat. UU ini membagi bahan galian menjadi tiga golongan (strategis, vital, dan industri) dan mencabut UU No. 37 Prp Tahun 1960.
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 36 halaman
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.077
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah