Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 74 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Undang-undang"
1 2 3 4 5 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Himpunan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya dan perangkat pos dan…
Komentar Bagikan
Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya dan perangkat pos dan informatika tahun 2010 s.d tahun 2011

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
viii, 753 hlm; 22cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
621.382 Ind h
cover
Peraturan Pemerintah No. 9/1954 Tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemili…
Komentar Bagikan
Departemen Penerangan RI

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1954 tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 1953) ditetapkan pada 11 Februari 1954 untuk mengatur teknis pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia. Peraturan ini mencakup tahapan, pembentukan kepanitiaan, hingga penetapan hasil untuk anggota DPR dan Konstituante.

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
56 halaman
Judul Seri
-
No. Panggil
342.07
cover
Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Komentar Bagikan
Departemen Penerangan RI

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah landasan hukum pertambangan Indonesia era Orde Baru yang mengatur penguasaan bahan galian oleh negara untuk kemakmuran rakyat. UU ini membagi bahan galian menjadi tiga golongan (strategis, vital, dan industri) dan mencabut UU No. 37 Prp Tahun 1960.

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
36 halaman
Judul Seri
-
No. Panggil
343.077
cover
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1996 Tentang Perubahan…
Komentar Bagikan
Departemen Penerangan RI

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 mengatur tentang perubahan atas pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia. Regulasi ini secara spesifik memperbarui ketentuan mengenai tata cara kampanye, termasuk penetapan durasi masa kampanye selama 27 hari yang diikuti dengan masa tenang selama 5 hari sebelum pemungutan suara. Selain itu, peraturan ini menekankan penggunaan metode komunik…

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
12 halaman
Judul Seri
-
No. Panggil
342.07
cover
Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Ang…
Komentar Bagikan
Departemen Penerangan RI

Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 adalah landasan hukum pemilu pertama Indonesia yang disahkan pada 4 April 1953. UU ini mengatur tata cara pemilihan anggota Konstituante dan DPR, mencakup pembentukan panitia pemilihan (PPI), pendaftaran pemilih, pencalonan, hingga pemungutan suara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
44 halaman
Judul Seri
-
No. Panggil
342.07
cover
Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Golongan Karya : Undang-Undang Repub…
Komentar Bagikan
Departemen Penerangan RI

Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar) mengatur penyederhanaan partai politik dan pembentukan Golkar sebagai wadah bagi golongan karya, bertujuan menyalurkan aspirasi rakyat dalam bingkai Demokrasi Pancasila, mewujudkan cita-cita nasional, serta berhak ikut Pemilu dan mempertahankan kemerdekaan, namun tetap di bawah supervisi negara untuk menjaga persa…

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
22 halaman
Judul Seri
-
No. Panggil
324.204
cover
Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Larangan Terhada…
Komentar Bagikan
Departemen Penerangan RI

Bahaya laten G-30-S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) harus terus diwaspadai. Untuk menghadapinya, Rakyat Indonesia harus senantiasa mawas diri serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pengalaman Pancasila, kewaspadaan serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan benteng yang tak tertembus oleh bahaya laten G-30-S/PKI. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan me…

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
108 halaman
Judul Seri
-
No. Panggil
342
cover
Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan Peraturan Pelaksanaa…
Komentar Bagikan
Departemen Penerangan RI

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Berisi kompilasi teks undang-undang dan peraturan pelaksanaannya,

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
123 halaman
Judul Seri
-
No. Panggil
343.099 8
cover
Himpunan Peraturan-Peraturan Pokok Bidang Radio-Televisi
Komentar Bagikan
Departemen Penerangan Republik Indonesia

Biro Hukum dałam mengumpulkan Peraturan-Peraturan dibidang tugas pokok Departemen Penerangan, maka penyusunan peraturan-peraturan dibidang Radio-Televisi sebagai kelanjutan pada penyusunan peraturan-peraturan yang telah disusun dan diterbitkan. Penerbitan ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan kelengkapan bahan penguji/pegangan pedoman kebijaksanaan bagi petugas-petugas Depa…

Edisi
Cet 1
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
254 halaman
Judul Seri
-
No. Panggil
343.099 8
cover
Djawaban Pemerintah mengenai R.U.U. Tentang Perpandjangan Djangka Waktu Keada…
Komentar Bagikan
Kementerian Penerangan Republik Indonesia

Jawaban pemerintah mengenai RUU tentang perpanjangan jangka waktu keadaan perang berdasarkan pemandangan umum babak 1 dan 2 yang diucapkan oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 dan 15 Desember 1958.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
174 halaman
Judul Seri
341.6
No. Panggil
341.6
1 2 3 4 5 Berikutnya Hal. Akhir