Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971

Buku ini berisikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara.

Pedoman Implementasi UU ITE

Penyususnan buku saku ini dibuat agar pasal dalam UU ITE dapan diinterpretasikan dengan lebih jelas, mudah dimengerti dan mewujudkan kepastian hukum sekaligus memfasilitasi upaya restorative justice yang dikedepankan oleh Polri dan Kejaksaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksana…

Buku ini berisikan pemerintah republik indonesia nomor 70 tahun 1991 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Kary…

Buku ini berisikan undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tr…

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tr…

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE

Himpunan Regulasi Cipta Kerja Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.023 84 KEM h

Himpunan Regulasi Cipta Kerja

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.023 84 KEM h

Rancangan Undang-Undang Transfer Dana : Urgensi dan Manfaat

RUU tentang Transfer Dana dimaksudkan untuk mewujudkan landasan hukum yang dapat memberikan kesetaraan dan perlindungan bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana. Di samping itu, juga dalam rangka mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme

Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Pr…

Di dalam UU ini memuat pasal-pasal yang menjelaskan tentang syarat administratif, aturan kampanye agar tercipta suasana pemilu yang tertib, peran lembaga survei, pelaporan pelanggaran dan sanksi