Buku ini menyajikan aturan yang dimuat dalam undang-undang, yakni undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman RI dan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Peraturan ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam rangka mengkonsolidasikan kegiatan informasi dan komunikasi publik di masa yang akan datang
Buku ini berisikan pedoman berupa perundang-undangan tentang penyiaran digital.
Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Depatemen Komunikasi dan Infrmatika
Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan kajian tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dari kajian ini dapat diketahui, bahwa keberadaan teknologi dan informasi, menyebabkan dunia tanpa batas (border less) dan merubah tata sosial budaya, serta ekonomi dunia yang dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan masalah baru bagi negara-negara berkembang
Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah khazanah informasi mengenai teknologi informasi yang masih langka. Selanjutnya, akan disebarluaskan ke seluruh wilayah nusantara melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pembangunan penyebaran informasi, khususnya informasi hukum.
Berisikan himpunan peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan eknonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011-2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Buku ini memberikan penjelasan mengenai .. mulai dari dasar hukum, kerangka sistem pen…