Percepatan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif -Hukum Tata Pemerintahan- yang berorientasi pada konsep governance ketimbang pada konsep government secara khusus disajikan dalam buku ini. Topik bahasan utamanya, antara lain: ruang lingkup hukum tata pemerintahan, landasan hukum tata pemerintahan, kedudukan hukum pemerintahan, wewenang pemerintahan, tindakan atau perb…
Buku ini membahas pengertian hukum administrasi negara, studi hukum administrasi negara, hukum administrasi negara pada studi perguruan tinggi di indonesia, hukum administrasi wilayah dan daerah, peradilan administrasi negara.
Decisions of the Fourth Plenary Session of the Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 20th of June -- 54h of July 1966. Ketetapan-ketetapan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ke-IV tanggal 20 Juni - 54 Juli 1966
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1973
Surat Perintah Presiden/Pangti Abri/PBR/Mandataris MPRS tanggal 11 Maret 1966 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya
Keterangan Pemerintah pada Sidang Pleno DPR-GR tanggal 4 Maret 1967 mengenai Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan
Pembagian kekuasaan negara: suatu penyelidikan perbandingan dalam Hukum Tatanegara Inggris, Amerika Serikat, Unisoviet dan Indonesia. Rangkaian ceramah di depan RRI