Percepatan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif -Hukum Tata Pemerintahan- yang berorientasi pada konsep governance ketimbang pada konsep government secara khusus disajikan dalam buku ini. Topik bahasan utamanya, antara lain: ruang lingkup hukum tata pemerintahan, landasan hukum tata pemerintahan, kedudukan hukum pemerintahan, wewenang pemerintahan, tindakan atau perb…
Buku ini terdiri dari kumpulan peraturan mengenai struktur organisasi pemerintah, berisi Keputusan Presidium Kabinet, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.
Pengarahan Menteri Dalam Negeri Tentang Strategi Pembinaan Politik Dalam Negeri Departemen Penerangan Tahun 1996 di Wisma Grafika - Jakarta Tanggal 27 Juni 1996
Politik Orde Baru yang berakhir dengan kegagalan telah membawa bangsa ini dalam resiko ketidakpastian. Segala kekuatan politik kini berlaga untuk mendapat dukungan rakyat dan jika beruntung akan duduk dalam kekuasaan. Di sisi lain tuntutan akan perubahan kini mengalir keras dari kekuatan radikal maupun moderat. Berhadapan dengan itu semua, penguasa harus berhitung waktu sambil memainkan kartu-k…
Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia merupakan suatu instrumen yang luar biasa untuk memahami perubahan sosial dan politik di Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Memuat lebih dari delapan puluh ringkasan pidato, pamflet, manifesto dan sajak yang dipilih dengan teliti, buku ini memberikan suatu pemahaman yang unik tentang pemikiran sosial dan keprihatinan politik dari sekumpulan besar akt…
Catatan Najwa berisi refleksi Najwa Shihab atas isu yang dibahas di program Mata Najwa. Dengan gaya rima yang khas, Catatan Najwa menggelitik dengan sindiran, menohok tajam, kadang seperti ajakan merenung. Inilah narasi-narasi terbaik Mata Najwa yang akan terus relevan dibaca kapan pun. Selama para pejabat menghamba harta benda, negara akan terus jadi sapi perah penguasa. Saham kosong dan …
Kumpulan surat surat milik Andi Mappetahang Fatwa, Seoranng saksi sejarah babak hitam Orde Baru yang ditangkap karena berbeda pendapat dengan pemerintah dan disangka konseptor Lembaran Putih Petisi 50 untuk kasus Tanjung Priok (1984).
Buku ini disusun sebagai langkah awal untuk mensosialisasikan pentingnya interoperabilitas sistem informasi di pemerintahan, diharapkan di waktu mendatang implementasi interoperabilitas akan banyak dilakukan.
Laporan ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Komunikasi
Buku ini berisi tentang Keterangan Pimpinan Kementerian Penerangan pada Konperensi Dinas Penerangan Seluruh Indonesia.