buku ini lebih fokus menyorot dalam perspektif kebebasan pers dengan membandingkan antara era orde baru dan di era reformasi. Disebutkan bahwa praktik pers dipengaruhi bermacam faktor berkaitan yaitu politik penguasa, internal media, iklan, dan apresiasi masyarakat terhadap media.
Sebagaiman diketahui bahwa selama pemerintahan Orde Baru kehidupan pers nasional boleh dikatakan sangat memprihatinkan. Kebebasan pers yang seharusnya dijamin dalam pasal 28 UUD 45, ternyata mengalami banyak tekanan dan pembatasan yang dikenakan oleh pemerintah yang tujuan akhirnya demi memperkuat posisi kelompok yang berkuasa. Dengan adanya gerakan reformasi yang telah berhasil menumbangkan re…
Demokratisasi juga akan membuka peluang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan media. Media merupakan tempat interaksi dan partisipasi masyarakat da- lam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi media akan menjamin dan menegakkan kebebasan berekspresi, berbicara, dan kemerdekaan pers. Nyatanya, proses demokratisasi media tidak semudah yahg diucapkan. Proses ini mem…
Surat Keputusan Menteri Penerangan No: 33/KEP/MENPEN/1977 tentang Siaran Pers Nasional Dalam Menunjang Suksesnya Pelaksanaan Pemilihan Umum
Buku ini memuat fakta-fakta dan pendapat yang tidak harus dianggap sebagai pendapat UNESCO serta tidak mengikat UNESCO. Sebutan yang digunakan dan penyajian bahan secara tidak langsung menunjukkan pengungkapan pendapat apa pun oleh UNESCo mengenai status hukum suatu negara, wilayah, kota atau daerah atau para penguasanya, atau mengenai penghilangan perbatasannya
Pada tahun 2010 Dewan Pers berusia sepuluh tahun. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers akan terus bekerja untuk melaksanakan fungsi-fungsinya yang bertujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Selama sepuluh tahun terakhir, Dewan pers telah melakukan berbagai hal, seperti penyelenggaraan pe…
Buku ini diterbitkan sebagai dokumentasi tertulis tentang jalannya diskusi pada 3 Mei 2002 bertema "Pers di Tengah Ancaman Baru" yang diselenggarakan sebagai wahana perdebatan intelektual menyangkut kondisi kebebasan pers di Indonesia.
Pembuatan IKP berangkat dari kegelisahan bahwa proses demokrasi yang terjadi di Indonesia (juga di berbagai negara) belum mewujud dalam norma sosial yang nyata. Salah satu penentunya adalah kemerdekaan pers. Karena, melalui kemerdekaan pers realisasi dari kebebasan berekspresi membawa pengaruh pada kemajuan demokrasi. Sebagai gambaran, kemerdekaan pers memungkinkan kebutuhan warga negara atas i…